SBY : Say No To Partai Demokrat

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendengar, dalam menghadapi pemilihan presiden mendatang ada partai yang tidak mau melakukan koalisi dengan Demokrat.
"Saya sudah mendengar ada Parpol yang? ‘Say No To Partai Demokrat', ya saya menghormati, saya mendengar. Kemudian jauh hari memang juga ada partai politik yang tidak mungkin kami berkoalisi dengan Partai Demokrat, itu pun saya hormati hak politik dari Parpol itu," kata SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat 10 April 2009 seperti disiarkan Okezone.
Sebagian parpol, lanjut SBY, pada hakikatnya terus berkomunikasi secara informal secara langsung maupun tidak langsung. "Untuk mulai hari ini dan ke depan, kita intensifkan komunikasi politik itu," tegasnya.Partai Demokrat, tambah SBY, selalu terbuka dan mengajak bersama-sama partau lain untuk membangun koalisi ini. Dan belajar dari pengalaman koalisi yang sekarang, utamanya di parlemen dan juga di pemerintahan.
"Koalisi yang akan datang harus betul-betul rules based. Kontrak politiknya juga harus jelas. Etika dalam berkoalisi harus juga kita sepakati, dan saya berharap semuanya tertulis dalam suatu piagam kesepakatan koalisi. Sehingga publik bisa kita jelaskan. Dengan demikian, rakyat juga bisa mengontrol apakah kami semua itu taat kepada apa yang kita sepakati dalam format koalisi itu sehingga tidak membingungkan rakyat," ujar SBY. Sementara itu VIVAnews melaporkan berkaitan dengan Partai Demokrat diperkirakan bakal menjadi jawara dalam Pemilu Legislatif 2009, bahkan mampu untuk mengajukan calon presiden sendiri. Demokrat pun memiliki sejumlah syarat agar dapat bergabung dalam pemerintahan. Syarat itu dikemukakan oleh SBY kepada wartawan. "Kepentingan saya satu, pemerintah harus efektif menjalankan tugasnya dan hubungan dengan dewan juga harus sehat," kata Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di kediaman pribadi, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 April 2009. Menurut SBY, saat ini Demokrat sedang menyusun format aturan koalisi itu. Aturan itu diharapkan menjadi dasar dalam koalisi mendatang. "Saat ini sedang kami susun, karena banyak yang harus sesuai dengan logika," ujarnya.SBY mencontohkan, bahwa setiap anggota DPR dan menteri yang partainya tergabung dalam koalisi seharusnya mendukung penuh kebijakan pemerintah. "Misalnya seorang menteri yang masuk koalisi, menghantami kebijakan pemerintah padahal dia masih di pemerintah. Ini harus jelas nantinya, ini tidak boleh terjadi lagi," jelasnya. SBY juga mengakui bahwa bentuk koalisi yang dibentuk dalam pemerintahan saat ini masih banyak kekurangan. Karena masih banyak benturan baik di legislatif maupun dalam kabinet. "Koalisi yang kita perlukan adalah agar tidak mudah terjadi benturan antara pemerintah dengan legislatif atau bahkan di dalam kabinet sendiri," ujarnya.
Berdasarkan hasil survei tiga lembaga yang ditayangkan langsung di VIVAnews, Lembaga Survei Indonesia menempatkan Partai Demokrat di posisi pertama dengan perolehan 20,46 persen, PDIP 14,41 persen, dan Partai Golkar 13,98 persen.
Sedangkan survei LP3ES, Partai Demokrat meraih 19,7 persen, PDIP 14,7 persen, dan Partai Golkar 14,8 persen. Sedangkan lembaga survei Cirus menempatkan Partai Demokrat meraih 20,61 persen, PDIP 14,26, dan Golkar 14,57 persen. (Dian)