PKS: SBY-JK Lanjut, Maaf Kami Tak Mau

Republika, 17 april 2009

JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai koalisi antara Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) selama lima tahun terakhir merupakan koalisi yang gagal.Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Fahri Hamzah, setidaknya ada empat kegagalan koalisi SBY-JK yang selama ini menjalani pemerintahan.

Pertama, SBY-JK gagal mengelola parlemen dengan baik sehingga tidak bisa membedakan posisi masing-masing parpol dalam pemerintahan, apakah pro, koalisi, atau independen.“Padahal demokrasi akan indah jika kompetisi terbagi dalam posisi yang jelas, tapi selama ini kan tidak terlembagakan,” ujar Fahri dalam acara Dialektika Kenegaraan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/4).

Kegagalan kedua, lanjut Fahri, telah terjadi persaingan antara presiden dan wakil presiden yang mengakibatkan mereka terjebak dalam konflik sendiri-sendiri. Indikasi paling kuat konflik antara SBY-JK yaitu kerapnya presiden dan wakil presiden menggelar rapat kabinet masing-masing dengan gelagat persaingan menguasai menteri-menteri di kabinet.

Padahal, kata Fahri, dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut negara Indonesia, situasi persaingan presiden dan wakil presiden tidak boleh terjadi. Seharusnya presiden menjadi penguasa tunggal dalam pemerintahan. “Artinya tidak boleh ada dua matahari kembar.”

Kegagalan SBY-JK juga terjadi dalam pengelolaan kabinet. Banyaknya menteri yang berasal dari ketua umum partai politik membuat presiden tidak mampu menguasai secara penuh para pembantunya. Presiden tak leluasa mengevaluasi para menterinya lantaran dihantui kekhawatiran mendapatkan perlawanan di parlemen.“Akibatnya, banyak menteri yang mengkritik kebijakan pemerintahan sendiri. Ini kan nggak benar,” imbuh Fahri.

Adapun kegagalan keempat adalah terjadinya situasi berlebihan dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah. Pemda-pemda, kata Fahri, sudah kebablasan dan sesuka hati membuat perda-perda yang melanggar undang-undang. Akibatnya, pemda melakukan eksploitasi sumber daya alam tak terukur yang justru merusak kekayaan bangsa.

Fahri menegaskan, empat hal itulah yang menurut pandangan PKS menjadi pertimbangan utama mengapa partainya memilih mengevaluasi dukungan terhadap SBY jika tetap mempertahankan JK. “Koalisi SBY-JK gagal dalam empat hal itu, kalau ini diteruskan, maaf kami tidak mau lagi,” imbuh Fahri.

Dikatakan, PKS benar-benar mendasarkan arah kebijakan koalisi partainya dengan mengacu pada empat poin evaluasi terhadap koalisi pemerintahan saat ini.“Bukan karena kami mengemis jabatan, juga bukan karena kami menginginkan Pak Hidayat sebagai cawapres,” tegas Fahri.

PKS, lanjutnya, hanya ingin jika bangunan koalisi 2009-2014 bisa memberikan peluang terhadap presiden untuk memikirkan independensinya sebagai penguasa negara. “Bahkan kalau bisa figur wakil presiden ke depan adalah figur yang tidak lagi mampu dirongrong kepentingan parpol. Anggota kabinet dan wapres harus nonaktif dari partai, baik sebagai ketua umum atau fungsionaris partai,” tandas Fahri.ade/kpo