oleh : Achmad Rozi El Eroy
(Wakil ketua DPC Partai Demokrat Kota Serang)
Cintai apa yang dimiliki,
Miliki apa yang dicintai ( Andre Wongso)
Sebagaimana yang pernah saya uraikan didalam tulisan sebelumnya mengenai pentingnya membangun visi perkaderan di Partai Demokrat, maka pada tingkat selanjutnya yang lebih penting adalah bagaimana menindaklanjuti (follow up) dari proses perkaderan yang telah dilakukan. Bekutat pada tataran proses perkaderan saja tidak akan cukup untuk menjadikan kader Partai Demokrat dapat berkontribusi bagi partai dan masyarakat, harus dilanjutkan dengan aktifitas-aktifitas pasca perkaderan yang sistematis dan terorganisir secara terus menerus.
Seperti yang pernah penulis alami, sebagian besar organisasi baik yang berbasis kemasyarakatan (ormas), kepemudaan (okp) ataupun kemahasiswaan sekalipun khususnya diadalam aktifitas perkaderan, yang paling lemah adalah pada aspek tindak lanjut dari proses perkaderan itu sendiri. Media yang terbatas atau bahkan tidak adanya media untuk aktualisasi potensi kader di internal organisasinya, membuat para kader yang aktif secara mandiri mencari media-media yang ada diluar organisasi induknya, dan mereka berkembang dengan sangat luarbiasa. Sementara bagi kader yang tidak aktif atau tidak mandiri, dengan sendirinya potensi yang dimiliki tidak teraktualisasikan dan akhirnya terpendam.
Berangkat dari kenyataan tersebut, sebagai bahan autokritik bagi para pengurus dan aktifis Partai Demokrat khususnya, seyogyanya mempertimbangkan untuk membuka dan mengembangkan media pengembangan kader disemua tingkatan secara sistematis dan terorganisir. Dan oleh karena itu, sebagai sebuah wacana dan gagasan yang sifatnya subyektif, penulis dalam kesempatan ini mencoba menterjemahkan kebutuhan kader dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkaderan sebagai berikut;
Mendorong munculnya kader militan
Salah satu tujuan dilaksanakannya proses perkaderan disetiap organisasi, baik itu organisasi politik (partai) maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun organisasi-organisasi lainnya, salah satu tujuannya adalah terwujudnya kader yang militan dan memiliki daya juang yang tinggi didalam membesarkan organisasinya di masa depan. Partai politik sebagai bagian dari organisasi yang sangat bergantung pada eksistensi anggota atau kadernya, sangat berkepentingan sekali dengan munculnya kader-kader yang militan dan memiliki daya juang yang tinggi, tidak terkecuali Partai Demokrat.
Melahirkan kader-kader militan merupakan usaha yang harus direncanakan secara sistmatis, terorganisir dan terukur. Kader militan tidak lahir secara instan atau direkayasa sedemikian rupa, tetapi kader militan lahir dan muncul dari sebuah proses perkaderan yang secara konsisten telah dijalankan oleh partai. Dan proses perkaderan yang ada, secara ideal harus mampu melahirkan kader-kader militan tersebut secara berkelanjutan. Pengertian kader militan, harus secara komperhensif dirumuskan dalam sebuah aksi dan metodologi perkaderan, muatan dan kapasitas seperti apa yang harus dimunculkan dalam pembentukan kader militan tersebut merupakan tugas yang tidak sederhana. Ciri-ciri yang melekat dari sosok figur kader militan adalah ia memiliki visi yang kokoh, memiliki kemampuan didalam mengorganisir, mengarahkan dan mengerakkan sumberdaya organisasi lainnya secara efektif dan efisien kearah pencapaian tujuan dan cita-cita mulia partai. disamping itu, kader militan juga memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kemampuan manajerial yang tangguh, seorang kader wajib memahami aspek manajemen didalam melaksanakan setiap fungsi ke kaderannya. Artinya sebuah pengkaderan juga harus mampu melahirkan kader yang memilikimkemampuan manajerial.
Pengembangan Jaringan Struktur
Setelah kader militan dan memiliki daya juang yang tinggi terbentuk, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat adalah memfasilitasi ketersediaan kader-kader tersebut pada berbagai jaringan struktur partai yang ada secara proporsional. Dalam kontek ini, seyogyanya Partai Demokrat melakukan pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kader tersebut; misalnya, jika kader membutuhkan media atau sarana beraktifitas yang untuk peningkatan keterampilan dan aktualisasi kemampuan ekonomi, maka partai paling tidak menyediakan struktur tersebut dalam bentuk menyediakan lembaga ekonomi atau apapun namanya.
Penyediaan dan pengembangan struktur menjadi satu kebutuhan bersama, jika partai menginginkan pengembangan kualitas dan kuantitas kader. Dalam kontek kader, sangat mungkin mereka merasa nyaman tidak secara langsung dapat bersentuhan dengan struktur partai, tetapi lebih nyaman dengan struktur lain yang tersedia. Misalnya pada struktur ormas yang secara langsung menjadi underbow partai dan lain sebagainya.
Pengembangan Pola Perkaderan yang lebih Beragam
Hal yang sangat mendasar yang harus diperhatikan oleh Partai Demokrat kedepan adalah mendisain pola perkaderan yang lebih variatif atau beragam, artinya bahwa pola perkaderan tidak an sich difokuskan pada hal-hal yang sifatnya ideologis atau yang sifatnya doktriner. Tetapi juga mengembangkan pola perkaderan yang sifatnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas kader itu sendiri sesuai dengan minat dan bakat seorang kader. Perkaderan yang berbasis kewirausahaan misalnya, sangat mungkin dilakukan dan diberikan kepada kader-kader yang memiliki potensi dan bakat dalam bidang kewirausahaan atau bisnis. Perkaderan yang berbasis pada jurnalistik, advokasi, hukum, dan lain sebagainya juga dapat dilakukan atau pola-pola perkaderan lainnya.
Pengurus Partai harus sadari bahwa kader-kader yang dimiliki tentulah tidak berasal dari satu kelompok golongan saja, tetapi juga berasal dri kelompok-kelompok lain, baik dari segi sosial ekonomi, budaya, agama, ras dan suku-suku yang ada. Dan ini membutuhkan sebuah pola perkaderan yang yang variatif sesuai dengan konteks dan lingkungan dimana kader tersebut berasal. Keberagaman telah menjadi kesepakatan bersama dilingkungan Partai Demokrat dan ini harus diaplikasikan dalam wujud yang lebih operasional, dan salah satunya adalah dengan mendisain pola-pola perkaderan.
Pola Perkaderan yang Dinamis dan Kontekstual dengan Realitas
Disamping mendisain pola perkaderan yang lebih variatif, Partai Demokrat juga harus mampu mendisain pola perkaderan yang dinamis dan kontekstual dengan kebutuhan dan realitas keberadaan kader atau konsituen yang ada. Jika Partai Demokrat memiliki basis konsituen dikalangan buruh misalnya, maka sebisa mungkin pola perkaderan diarahkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan buruh. Atau jika Partai Demokrat memiliki konsituen dengan basis profesi guru, maka pola pengkaderannya diarahkan juga tidak jauh dengan profesi konsituen dalam hal ini guru/pendidik. Mulai dari sistem, metode, dan mekanismenya diatur sedemikian rupa sesuai dengan realitas yang berkembang ditingkat konsituen.
Selanjutnya tidak cukup dengan itu, pola perkaderan Partai Demokrat juga mesti disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang di tingkat konsituen. Jika mungkin, Partai Demokrat tidak terjebak pada aspek kuantitas an sich dalam proses perkaderan, tetapi kualitas dari perkaderan juga harus diperhatikan
Pola perkaderan yang dilakukan secara berjenjang
Perkaderan sebagaimana logika pendidikan dan pelatihan semestinya dilakukan secara bertahap dan berjenjang, artinya ada seperangkat proses-proses sitematis yang harus dilalui dan dilakukan oleh pengurus didalam merancang dan mengimplementasikan perkaderan. Jenjang-jenjang perkaderan tersebut dimaksudkan untuk memilah dan mengindentifikasi kualifikasi kader yang sesuai dengan kebutuhan partai dimasa depan.
Ibarat sebuah pohon, pohon yang baik adalah manakala akarnya kuat menghujam bumi, batangnya tinggi kokoh menjulang dengan dedaunan yang rimbun, dan pohon tersebut selalu mengeluarkan buah disetiap musimnya. Begitu juga dengan kader, ia harus mampu berdiri kokoh ditengah-tengah gelombang kehidupan partai yang dinamis ini dan mampu memberikan manfaat yang sudah seharusnya diberikan kepada partainya atau kepada masyarakatnya secara proporsional sesuai dengan aktifitas-aktifitas yang dilakukannya pasca perkaderan.
Mendorong distribusi dan penyebaran kader
Tugas lain yang harus dilakukan oleh segenap pengurus Partai Demokrat sebagai manifestasi follow up proses perkaderan, adalah mendistribusikan dan menyebarluaskan kader kedalam insititusi-institusi sosial kemasyarakatan yang ada dilingkup terdekat. Distribusi dan penyebaran ini penting dilakukan, sebagai upaya untuk memperluas jaringan dan pengaruh dimasyarakat, khususnya pada konteks partisipasi kader di tingkat institusi tersebut.
Dengan banyaknya kader-kader partai demokrat yang tidak terakomodasi didalam struktur internal partai, maka tugas pimpinan partai untuk mendistribusikan kader-kader terbaiknya pada struktur-struktur eksternal yang ada. Misalnya KNPI, KADIN, Gapensi, dan lain sebagainya sebagai wujud perhatian dan kepedulian partai terhadap kader. Dengan penditribusian kader tersebut, sangat mungkin akan terjadi proses interaksi natara kader partai dengan anggota struktur eksternal tersebut, sehingga tidak juga menutup kemungkinan akan terjadi aktifitas-aktifitas saling bersinergi diantara keduanya. Dan saat ini merupakan saat yang tepat untuk menata dan merumuskan sebuah pola pengembangan dan penyaluran kader pada bidang-bidang kegiatan tersebut.
Keseimbangan Pengembangan Kader Dan Masyarakat
Dari seluruh rangkaian proses perkaderan yang akan dilakukan, semestinya juga harus dipetimbangkan keseimbangan antara pengembangan kader secara internal dengan pengembangan masyarakat secara eksternal. Sudah menjadi tanggung jawab partai secara institusional untuk bertanggung jawab terhadap proses pengembangan masyarakat secara umum. Dan hal tersebut merupakan impelemntasi dari komitmen terhadap bangsa dan negara yang harus diwujudkan secara operasional melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam kontek Partai Demokrat misalnya, cita-cita dan tujuan Partai Demokrat sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat Pasal 5 ayat 3 bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, pluralisme dn humanisme.
Mendorong Partisipasi Kader Di Masyarakat
Partai Demokrat memiliki kewajiban moral untuk senantiasa mendorong partisipasi kader didalam setiap proses pembangunan baik kontek nasional, lokal ataupun pembangunan masyarakat secara umum. Keterlibatan kader dalam setiap proses pembangunan mutlak dilakukan, karena hanya dengan itu akan terlihat kontribusi nyata yang dilakukan oleh kader terhadap pembangunan dan secara langsung akan berimplikasi pada pencitraan partai di mata masyarakat semakin baik dan positif. Dan oleh karena partai bertanggung jawab untuk mendorong kearah tejadinya partisipasi tersebut secara struktural maupun moral.
Masyarakat secara umum saat ini masih melihat kader partai pada kontek partisipasi dalam pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat masih lemah, mereka (baca:kader partai) masih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi politik praktis, yang cenderung kemanfataannya sangat kecil bagi bagi masyarakat. Yang diharapkan partisipasi tersebut nyata berpihak pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, baik secara sosial, ekonomi, ataupun pendidikan.
Akhirnya dengan delapan langkah pembinaan kader diatas, diharapkan akan terbina sebuah komunitas kader dan organisasi yang militan dan memiliki sense of belongin yang tinggi terhadap partai/organisasi. ®
Minggu, 29 Maret 2009
Membangun Visi Perkaderan
oleh: Achmad Rozi El Eroy
( Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Serang )
Untuk terus mampu mengemban dan melaksanakan cita-cita dan tujuan besar Partai Demokrat, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART, maka pilihan untuk menjadi partai kader merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi seluruh pengurus partai dari tingkat DPP sampai pada tingkat Pengurus Anak Ranting. Mengapa hal ini penting untuk diajukan? ada beberapa alasan strategis yang dapat dijadikan sebagai rasionalisasi dari pernyataan diatas, khususnya pilihan menjadi partai kader. Pertama, dengan pilihan menjadi partai Kader, Partai Demokrat tidak terjebak pada rutinitas kegiatan-kegiatan partai menjelang persiapan Pemilu, Pilpres dan Pilkada saja tetapi lebih luas dari itu yaitu Partai Demokrat juga bertanggung jawab atas terbentuknya sumberdaya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah-tengah masyarakat.
Kedua, dengan pilihan menjadi partai kader, dimungkinkan tidak setiap orang/individu dapat seenaknya keluar masuk partai, yang pada akhirnya akan mereduksi nilai idealisme partai itu sendiri. Bayak kita lihat bahwa partai-partai yang saat ini bermunculan, didominasi oleh orang/individu yang secara ideologi dan kepentingan bertolak belakang dengan ideology partai. Maka tak heran kita jumpai didalam sebuah partai sering terjadi konflik; perpecahan, perkelahian bahkan perseteruan diantara para pengurus yang mengakibatkan partai menjadi tidak berkembang. Ketiga, alasan lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menjadi partai kader, estafeta kepemimpinan akan terus terjaga secara natural. Artinya disetiap tingkatan kepengurusan partai, tidak bisa tidak kepemimpinan harus diserahkan kepada individu-individu yang betul-betul kader Partai Demokrat. Yaitu mereka yang telah dilahirkan melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengembangan di arena perkaderan Partai Demokrat.
Dengan demikian ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan Partai Demokrat. Dan juga partai akan terhindar dari para kutu loncat/oportunis partai. Sekaligus bahwa dengan perkaderan haruslah merupakan lingkungan bersemainya calon-calon pemimpin masa depan yang mampu menumbuhkan daya kritisisme kader serta semangat idealisme sehingga kader-kader Partai Demokrat senantiasa memiliki kepedulian pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ketiga alasan tersebut akan sangat mudah di capai ketika seluruh pengurus disemua tingkatan memiliki komitmen yang tinggi terhadap visi perkaderan Partai Demokrat.
Untuk mengembangkan visi perkaderan dilingkungan Partai Demokrat, prasyarat yang harus dipenuhi adalah manajemen keanggotaan yang tertata dengan baik, jika hal tersebut sudah siap, maka pada tingkat selanjutnya adalah bagaimana Partai mampu melakukan proses kaderisasi secara konsisten dengan didukung oleh seperangkat system, metode, dan teknologi yang dimiliki. Dalam mengelola kader, Persepsi yang harus dibangun oleh pengurus Partai Demokrat adalah bahwa kaderisasasi merupakan kebutuhan bersama tidak saja untuk kepentingan jangka pendek pemilu dan pilkada, tetapi untuk kepentingan jangka panjang yaitu membesarkan partai menjadi besar dan berkembang. Langkah kongkrit dari Manajemen Perkaderan adalah dengan membentuk sebuah badan otonom yang terpisah dari struktur Partai Demokrat, dimana Badan tersebut memiliki peraturan-peraturan organisasinya sendiri. Artinya biarkan lembaga tersebut (baca: Badan Perkaderan Demokrat) secara mandiri mendisain dan merumuskan arah, tingkatan dan pola perkaderan yang ideal sesuai dengan Visi dan Misi Partai Demokrat.
Disamping itu berikan hak dan wewenang yang luas kepada Badan tersebut untuk mengurus dan mengelola perkaderan Partai Demokrat atau dalam istilah yang lain tempatkan Badan Perkaderan Demokrat hanya bertugas mengkader anggota-anggota Partai di semua tingkatannya, dan lembaga tersebut harus steril dari kepentingan-kepentingan elit politik partai itu sendiri. Yang harus diingat adalah, Lembaga tersebut harus secara nasional terbentuk di setiap DPC Partai Demokrat. Dan untuk tingkat DPP dan DPD berfungsi sebagai Badan Koordinasi yang berfungsi sebagai fasilitator dan supporting atas kebutuhan Lembaga tersebut.
Dalam mengembangkan Partai Demokrat menuju partai Modern dan Maju, langkah-langkah diatas merupakan prasyarat yang harus segera dipenuhi, tidak cukup pada dataran wacana dan rencana, tetapi harus di implementasikan secara nyata di tingkat struktur. Dan untuk mengimplementasikan visi perkaderan secara lebih operasional, menurut penulis dibutuhkan sumberdaya manusia (kader) partai yang betul-betul concen dan memiliki kepeminatan yang tinggi dalam bidang pelatihan, atau dalam bidang perkaderan, sehingga dengan demikian akan terbangun suatu iklim perkaderan yang betul-betul kental. Partai Politik sebagai salah satu pilar Demokrasi, tentunya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap proses demokratisasi yang saat ini sedang berlangsung. Kontribusi tersebut akan lahir dan keluar dari sumberdaya-sumberdaya partai (kader) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup dan dapat ditunjang dengan aspek integritas, kapabilitas dan kredibilitas yang kokoh.
Akhirnya dengan menyadari berbagai persoalan klasik dan kontemporer yang menyertai proses perkaderan diberbagai organisasi dan atau partai, terdapat lima agenda strategis yang harus ditempuh oleh Partai Demokrat sebagai upaya menumbuhkan kembangkan jatidiri menjadi partai modern yang berbasis pada kekuatan visi perkaderan, yaitu;
1. Proses perkaderan harus diarahkan untuk menghasasilkan kader (output) yang mempunyai integritas pribadi, beriman, ideologis, intelektual dan profesional. Kader juga harus dibekali dengan kemampuan leadership, managerial dan visioner.
2. Proses perkaderan yang dilakukan harus mampu menciptakan lingkungan perkaderan yang mampu menstimulasi nilai-nilai kemanusian, keadilan, kesetaraan, dan demokratisasi secara utuh, sehingga potensi kader mampu mengembangkan antuasime untuk berproses di Partai Demokrat.
3. Proses perkaderan harus dikelola dengan rapih, efektif, dan efisien sehingga manajemen perkaderan yang diterapkan mendukung terhadap kualitas output (kader). Manajemen perkaderan harus mencakup kualitas kurikulum, kualitas instruktur, kualitas sarana dan parasarana, kualitas metode dan kualitas kesejahteraan yang unggul dan tangguh.
4. Follow Up perkaderan harus dirumuskan metodologi aksi secara nyata, karena untuk meningkatkan kualitas output sangat ditentukan oleh perkaderan, baik formal maupun non formal. Perlu juga dirintis pembentukan lembaga-lembaga studi dan atau kajian sebagai buffer (penyangga) organisasi guna meningkatkan kualitas intelektual kader secara kultural.
5. Rekruitmen kader harus ditata Metodologi aksinya, yang mengakomodasi aspek sosialisasi, pengenalan dan implementasi. Dengan metodologi yang rapih, efektif akan mengahasilkan kualitas kader yang unggul.
Dari paparan diatas, setidaknya memberikan gambaran pada kita bahwa saat ini diusianya yang memasuki tujuh tahun, banyak hal yang harus diperbuat untuk mempertegas eksistensi Partai Demokrat sebagai partai Modern dimasa yang akan datang.
( Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Serang )
Untuk terus mampu mengemban dan melaksanakan cita-cita dan tujuan besar Partai Demokrat, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART, maka pilihan untuk menjadi partai kader merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi seluruh pengurus partai dari tingkat DPP sampai pada tingkat Pengurus Anak Ranting. Mengapa hal ini penting untuk diajukan? ada beberapa alasan strategis yang dapat dijadikan sebagai rasionalisasi dari pernyataan diatas, khususnya pilihan menjadi partai kader. Pertama, dengan pilihan menjadi partai Kader, Partai Demokrat tidak terjebak pada rutinitas kegiatan-kegiatan partai menjelang persiapan Pemilu, Pilpres dan Pilkada saja tetapi lebih luas dari itu yaitu Partai Demokrat juga bertanggung jawab atas terbentuknya sumberdaya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah-tengah masyarakat.
Kedua, dengan pilihan menjadi partai kader, dimungkinkan tidak setiap orang/individu dapat seenaknya keluar masuk partai, yang pada akhirnya akan mereduksi nilai idealisme partai itu sendiri. Bayak kita lihat bahwa partai-partai yang saat ini bermunculan, didominasi oleh orang/individu yang secara ideologi dan kepentingan bertolak belakang dengan ideology partai. Maka tak heran kita jumpai didalam sebuah partai sering terjadi konflik; perpecahan, perkelahian bahkan perseteruan diantara para pengurus yang mengakibatkan partai menjadi tidak berkembang. Ketiga, alasan lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menjadi partai kader, estafeta kepemimpinan akan terus terjaga secara natural. Artinya disetiap tingkatan kepengurusan partai, tidak bisa tidak kepemimpinan harus diserahkan kepada individu-individu yang betul-betul kader Partai Demokrat. Yaitu mereka yang telah dilahirkan melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengembangan di arena perkaderan Partai Demokrat.
Dengan demikian ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan Partai Demokrat. Dan juga partai akan terhindar dari para kutu loncat/oportunis partai. Sekaligus bahwa dengan perkaderan haruslah merupakan lingkungan bersemainya calon-calon pemimpin masa depan yang mampu menumbuhkan daya kritisisme kader serta semangat idealisme sehingga kader-kader Partai Demokrat senantiasa memiliki kepedulian pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ketiga alasan tersebut akan sangat mudah di capai ketika seluruh pengurus disemua tingkatan memiliki komitmen yang tinggi terhadap visi perkaderan Partai Demokrat.
Untuk mengembangkan visi perkaderan dilingkungan Partai Demokrat, prasyarat yang harus dipenuhi adalah manajemen keanggotaan yang tertata dengan baik, jika hal tersebut sudah siap, maka pada tingkat selanjutnya adalah bagaimana Partai mampu melakukan proses kaderisasi secara konsisten dengan didukung oleh seperangkat system, metode, dan teknologi yang dimiliki. Dalam mengelola kader, Persepsi yang harus dibangun oleh pengurus Partai Demokrat adalah bahwa kaderisasasi merupakan kebutuhan bersama tidak saja untuk kepentingan jangka pendek pemilu dan pilkada, tetapi untuk kepentingan jangka panjang yaitu membesarkan partai menjadi besar dan berkembang. Langkah kongkrit dari Manajemen Perkaderan adalah dengan membentuk sebuah badan otonom yang terpisah dari struktur Partai Demokrat, dimana Badan tersebut memiliki peraturan-peraturan organisasinya sendiri. Artinya biarkan lembaga tersebut (baca: Badan Perkaderan Demokrat) secara mandiri mendisain dan merumuskan arah, tingkatan dan pola perkaderan yang ideal sesuai dengan Visi dan Misi Partai Demokrat.
Disamping itu berikan hak dan wewenang yang luas kepada Badan tersebut untuk mengurus dan mengelola perkaderan Partai Demokrat atau dalam istilah yang lain tempatkan Badan Perkaderan Demokrat hanya bertugas mengkader anggota-anggota Partai di semua tingkatannya, dan lembaga tersebut harus steril dari kepentingan-kepentingan elit politik partai itu sendiri. Yang harus diingat adalah, Lembaga tersebut harus secara nasional terbentuk di setiap DPC Partai Demokrat. Dan untuk tingkat DPP dan DPD berfungsi sebagai Badan Koordinasi yang berfungsi sebagai fasilitator dan supporting atas kebutuhan Lembaga tersebut.
Dalam mengembangkan Partai Demokrat menuju partai Modern dan Maju, langkah-langkah diatas merupakan prasyarat yang harus segera dipenuhi, tidak cukup pada dataran wacana dan rencana, tetapi harus di implementasikan secara nyata di tingkat struktur. Dan untuk mengimplementasikan visi perkaderan secara lebih operasional, menurut penulis dibutuhkan sumberdaya manusia (kader) partai yang betul-betul concen dan memiliki kepeminatan yang tinggi dalam bidang pelatihan, atau dalam bidang perkaderan, sehingga dengan demikian akan terbangun suatu iklim perkaderan yang betul-betul kental. Partai Politik sebagai salah satu pilar Demokrasi, tentunya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap proses demokratisasi yang saat ini sedang berlangsung. Kontribusi tersebut akan lahir dan keluar dari sumberdaya-sumberdaya partai (kader) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup dan dapat ditunjang dengan aspek integritas, kapabilitas dan kredibilitas yang kokoh.
Akhirnya dengan menyadari berbagai persoalan klasik dan kontemporer yang menyertai proses perkaderan diberbagai organisasi dan atau partai, terdapat lima agenda strategis yang harus ditempuh oleh Partai Demokrat sebagai upaya menumbuhkan kembangkan jatidiri menjadi partai modern yang berbasis pada kekuatan visi perkaderan, yaitu;
1. Proses perkaderan harus diarahkan untuk menghasasilkan kader (output) yang mempunyai integritas pribadi, beriman, ideologis, intelektual dan profesional. Kader juga harus dibekali dengan kemampuan leadership, managerial dan visioner.
2. Proses perkaderan yang dilakukan harus mampu menciptakan lingkungan perkaderan yang mampu menstimulasi nilai-nilai kemanusian, keadilan, kesetaraan, dan demokratisasi secara utuh, sehingga potensi kader mampu mengembangkan antuasime untuk berproses di Partai Demokrat.
3. Proses perkaderan harus dikelola dengan rapih, efektif, dan efisien sehingga manajemen perkaderan yang diterapkan mendukung terhadap kualitas output (kader). Manajemen perkaderan harus mencakup kualitas kurikulum, kualitas instruktur, kualitas sarana dan parasarana, kualitas metode dan kualitas kesejahteraan yang unggul dan tangguh.
4. Follow Up perkaderan harus dirumuskan metodologi aksi secara nyata, karena untuk meningkatkan kualitas output sangat ditentukan oleh perkaderan, baik formal maupun non formal. Perlu juga dirintis pembentukan lembaga-lembaga studi dan atau kajian sebagai buffer (penyangga) organisasi guna meningkatkan kualitas intelektual kader secara kultural.
5. Rekruitmen kader harus ditata Metodologi aksinya, yang mengakomodasi aspek sosialisasi, pengenalan dan implementasi. Dengan metodologi yang rapih, efektif akan mengahasilkan kualitas kader yang unggul.
Dari paparan diatas, setidaknya memberikan gambaran pada kita bahwa saat ini diusianya yang memasuki tujuh tahun, banyak hal yang harus diperbuat untuk mempertegas eksistensi Partai Demokrat sebagai partai Modern dimasa yang akan datang.
Menjelang Sewindu Partai Demokrat
Oleh: Achmad Rozi El Eroy
Di usianya yang memasuki sewindu (delapan tahun), Partai Demokrat telah menjelma menjadi satu kekuatan partai politik yang diperhitungkan oleh partai-partai lain yang sudah ada. Dengan modal 7, 46% perolehan hasil pemilu 2004 membuktikan bahwa Partai Demokrat merupakan partai alternatif bagi rakyat Indonesia yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam dinamika perpolitikan nasional. Walaupun harus diakui bahwa perolehan angka 7,46% tersebut lebih banyak ditentukan oleh sosok figur Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Pendiri Partai Demokrat sekaligus sebagai symbol perubahan yang sangat populer. Dimana berdasarkan survey yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga survey di Indonesia, popularitas SBY diawal tahun 2004 berkisar antara 60% sampai 70%. Dengan angka popularitas SBY yang demikian besar, maka Partai Demokrat menjadi terbantu popularitasnya, hingga akhirnya memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebesar 7, 46% pada Pemilu 2004.
Untuk terus mampu mengemban cita-cita dan tujuan besar Partai Demokrat, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART, maka Partai Demokrat ke depan harus menata diri menjadi partai modern dan maju. Prestasi yang sudah diraih semestinya menjadi modal dasar bagi Partai Demokrat dalam mengembangkan diri menjadi Partai Alternatif bagi rakyat, dan sarana untuk mewujudkan hal tersebut pada tingkat strategis adalah Partai Demokrat harus mengembangkan visi perkaderan, dimana ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi seluruh pengurus partai dari tingkat DPP sampai pada tingkat Pengurus Anak Ranting. Mengapa hal ini penting untuk diajukan? Menurut penulis, ada tiga alasan strategis yang dapat dijadikan sebagai rasionalisasi dari pernyataan diatas, khususnya pilihan menjadi partai kader. Pertama, Partai Demokrat tidak terjebak pada rutinitas kegiatan-kegiatan partai menjelang persiapan Pemilu, Pilpres dan Pilkada saja tetapi lebih luas dari itu yaitu Partai Demokrat juga bertanggung jawab atas terbentuknya sumberdaya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah-tengah masyarakat.
Kedua, dimungkinkan tidak setiap orang/individu dapat keluar masuk partai, yang pada akhirnya akan mereduksi nilai idealisme partai itu sendiri. Banyak kita lihat bahwa partai-partai yang saat ini bermunculan, didominasi oleh orang/individu yang secara ideologi dan idealisme bertolak belakang dengan ideologi partai. Maka tidak heran kita jumpai didalam sebuah partai sering terjadi konflik; perpecahan, perkelahian bahkan perseteruan diantara para pengurus yang mengakibatkan partai menjadi tidak berkembang.
Ketiga, estafeta kepemimpinan akan terus terjaga secara natural. Artinya disetiap tingkatan kepengurusan partai, tidak bisa tidak kepemimpinan harus diserahkan kepada orang/individu yang betul-betul kader Partai Demokrat, yang telah dilahirkan melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengembangan di arena perkaderan Partai Demokrat. Dengan demikin ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan Partai Demokrat. Dan juga partai akan terhindar dari para kutu loncat/oportunis partai. Sekaligus bahwa dengan perkaderan haruslah merupakan lingkungan bersemainya calon-calon pemimpin masa depan yang mampu menumbuhkan daya kritisisme kader serta semangat idealisme sehingga kader Partai Demokrat senantiasa memiliki kepedulian pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Ketiga alasan tersebut menurut penulis akan sangat mudah di mengerti oleh pengurus disemua tingkatan jika memiliki komitmen yang tinggi terhadap Visi dan Misi Partai Demokrat. Ingat, Partai Demokrat dilahirkan bukan untuk kepentingan jangka pendek yaitu merebut kekuasaan didalam Parlemen atau Eksekutif. Tetapi lebih mulia dari itu, yaitu bagaimana Partai Demokrat mampu mengaktualisasikan Tujuan Partai Demokrat, yaitu; Pertama, menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai jiwa Proklamasi, Kedua Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketiga melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, pluralisme dan humanisme, dan Keempat meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintah yang bersih,efektif,efisien serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman dan penuh kedamaian lahir dan bathin.
Dan langkah taktis yang dapat ditempuh serta di kembangkan oleh Partai Demokrat menuju Partai yang Modern dan Maju di masa depan, yaitu melakukan Refungsionalisasi Manajemen Partai secara sistematis, terukur dan rasional. Refungsionalisasi meliputi; pertama, Manajemen Organisasi, kedua Manajemen Keanggotaan, ketiga, Manajemen Kaderisasi, keempat, Manajemen Pencitraan, kelima, Manajemen Kampanye, dan keenam Manajemen Logistik.
1. Manajemen Organisasi
Persoalan mendasar yang harus dibenahi secara internal adalah Manajemen Organisasi Partai, artinya sehebat apapun strategi yang telah dirumuskan tanpa dibarengi dengan penguatan pada sisi manajemen organisasi partai, maka yang terjadi adalah kegagalan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar Partai Demokrat tidak mengalami kegagalan, perlu kiranya merevitalisasi manajemen organisasi yang ada saat ini. Merevitalisasi dalam konteks fungsi-fungsi yang ada didalam Manajemen Organisasi itu sendiri.
Langkah kongkrit dari Revitalisasi Manajemen Organisasi adalah terkait dengan fungsi-fungsi dasar manajemen, yaitu; Pertama, Perencanaan, bagaimana Partai demokrat mampu menrumuskan semua aktifitas manajerial dan organisasional yang berkaitan dengan persiapan menghadapi masa depan. Tugas spesifiknya meliputi meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan dan menetapkan sasaran. Kedua, Pengorganisasian, yaitu bagaimana Partai Demokrat mampu menghasilkan struktur tugas dan hubungan wewenang. Dimana tugas spesifik yang harus dilakukan adalah, disain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, dan analisis pekerjaan secara efektif dan efisien.
Ketiga, pemotivasian, yaitu usaha yang diarahkan untuk membentuk tingkah laku anggota organisasi. Yaitu meliputi kepemimpinan, komunikasi, kerja kelompok, modifikasi tingkah laku, moral anggota organisasi termasuk moral pimpinan,perubahan organisasi dan pemenuhan kebutuhan. dan Kempat adalah Pengendalian, yaitu merujuk pada semua aktifitas manajemen yang diarahkan untuk memastikan hasil yang didapat konsisten dengan hasil yang direncanakan.
2. Manajemen Keanggotaan
Manajememen keanggotaan, yaitu bagaimana partai mampu menata ulang system rekruitmen anggota, pengembangan sumber-sumber rekruitmen anggota, pengembangan jaringan, kreteria calon anggota, dan kualitas calon anggota. Dengan menetapkan variabel tersebut, langkah selanjutnya adalah bagaimana Partai melakukan pembinaan dan pengembangan Anggota melalui wadah perkaderan yang terprogram secara sistematis. Harus diakui bahwa banyaknya jumlah anggota partai politik akan sangat menentukan eksistensinya dikemudian hari, dan menjadi asset yang sangat berharga. Namun jika tidak dilakukan pemeliharaan terhadap potensi anggota yang ada, jangan harap anggota yang ada dapat melanjutkan cita-cita perjuangan Partai Demokrat ke depan.
Sebagai sebuah gambaran sederhana, jika satu DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota mampu merekrut Anggota baru minimal 10% dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, dengan asumsi jumlah hak pilih penduduk setiap Kabupaten/Kota itu adalah 500.000 jumlah penduduk, maka akan terekrut sebanyak 50.000 anggota baru, dan itu akan menjadi anggota inti Partai Demokrat untuk tingkat satu DPC. Dari jumlah anggota tersebut, sudah dipastikan mereka akan menjadi asset bagi Partai Demokrat.
3. Manajemen Kaderisasi
Setelah manajemen keanggotaan tertata dengan baik, maka pada tingkat selanjutnya adalah bagaimana Partai mampu melakukan proses kaderisasi secara konsisten dengan didukung oleh seperangkat system, metode, dan teknologi yang dimiliki. Dalam mengelola kader, Persepsi yang harus dibangun oleh pengurus Partai Demokrat adalah bahwa kaderisasasi merupakan kebutuhan bersama tidak saja untuk kepentingan jangka pendek pemilu dan pilkada, tetapi untuk kepentingan jangka panjang yaitu membesarkan partai menjadi besar dan berkembang.
Langkah kongkrit dari Manajemen Perkaderan adalah dengan membentuk sebuah badan otonom yang terpisah dari struktur Partai Demokrat, dimana Badan tersebut memiliki peraturan-peraturan organisasinya sendiri. Artinya biarkan lembaga tersebut (baca: Badan Perkaderan Demokrat) secara mandiri mendisain dan merumuskan arah dan pola perkaderan yang ideal sesuai dengan Visi dan Misi Partai Demokrat. Disamping itu berikan hak dan wewenang yang luas kepada Badan tersebut untuk mengurus dan mengelola perkaderan partai Demokrat atau dalam istilah yang lain tempatkan Badan Perkaderan Demokrat hanya bertugas mengkader anggota-anggota Partai di semua tingkatannya, dan lembaga tersebut harus steril dari kepentingan-kepentingan elit politik partai itu sendiri.
Yang harus diingat adalah, Lembaga tersebut harus secara nasional terbentuk di setiap DPC dan DPD Partai Demokrat. Dan untuk tingkat DPP berfungsi sebagai Badan Koordinasi Lembaga tersebut. Tugas DPP, DPD dan DPC Partai Demokrat adalah memfasilitasi dan supporting seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh Lembaga tersebut.
4. Manajemen Pencitraan
Membangun citra partai yang positip dimata Masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab semua kader partai untuk mengaktualisasikannya secara berkesinambungan dan terus menerus. Mengapa? Karena semakin positif citra suatu partai, maka semakin menguntungkan, dan begitu sebaliknya.
Kalau kita melihat secara obyektif, bahwa untuk membangun sebuah citra partai yang positif dimata masyarakat, diperlukan berbagai alat (tools) yang efektif dan efisien, sehingga pencitraan yang akan dilakukan dapat tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, diperlukan manajemen yang cerdas dalam pengelolaan citra partai, atau dalam kontek ini adalah diperlukannya manajemen pencitraan.
Dalam Manajemen Pencitraan, terdapat enam tools kritis yang harus diperhatikan oleh segenap pengurus Partai Demokrat disemua tingkatan, yaitu Publication, Event, News, Community, Identity dan Lobby, atau disingkat PENCIL. Enam faktor tersebut harus secara integrated diimplementasikan oleh kader dan Pengurus Partai Demokrat. Baik yang ada di Legislatif maupun yang ada di Eksekutif, baik yang ada di struktur Partai maupun ada diluar struktur partai.
Publication, terkait dengan tugas partai dalam mempublikasikan, mengkomunikasikan, mempromosikan dan mensosialisasikan visi-misi partai, ideology, platform, program kerja, kinerja partai, dan seterusnya yang harus dilakukan secara terus menurus.
Event, terkait dengan tugas partai/kandidat dalam merancang, mendisain sebuah kegiatan yang dapat mempengaruhi individu pemilih atau kelompok, tentunya event yang dibuat harus menyentuh pada aspek dasar yang menjadi kebutuhan konsituen secara khusus. News, yaitu terkait dengan kemampuan Partai Demokrat dalam menyusun informasi dan berita-berita yang akan disampaikan kepada publik, dan sejauhmana kemampuan Partai Demokrat berhubungan dengan Media Masa, elektronik dan lainnya sebagai partner kerja yang efektif.
Community, yaitu sejauhmana partai mampu membidik sasaran masyarakat/pemilih secara tepat melalui kegiatan segmentasi, targeting dan positioning (STP) yang tepat. Harus di ingat bahwa secara normatif, tidak ada satupun partai politik yang memiliki kekuatan secara merata disemua lini, pasti ada kelemahan/keterbatasan yang dimilikinya.
Identity yaitu bagaimana kemampuan menciptakan sebuah kesan yang mendalam dari identitas yang dimiliki oleh Partai Demokrat, baik untuk lingkungan internal maupun eksternal. Penciptaan kesan postif dari identitas ini terkait langsung dengan produk-produk yang dihasilkan oleh partai Demokrat itu sendiri, yang meliputi SDM Partai, Prestasi dan Kinerja Partai serta Platform Partai Demokrat.
Lobby, merupakan bentuk komunikasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pengurus partai disemua tingkatan untuk meyakinkan dan mempengaruhi persepsi publik terhadap citra Partai Demokrat. Tidak cukup dengan publik, Lobby juga harus dikembangan dengan Birokrasi dan Stakeholder lainnya, sehingga akan terbangun image building yang positif disemua kalangan atau tingkatan Masyarakat.
5. Manajemen Kampanye
Sebagai sebuah partai yang relatif masih baru, bagi Partai Demokrat kampanye harus selalu dilakukan oleh setiap kader partai, baik yang ada didalam struktur partai maupun yang ada diluar struktur. Sebagai agent kampanye, partai dapat memberdayakan kader-kader dan atau anggota yang ada secara terorgainisir melalui pelatihan pemasaran politik yang uptodate. Kampanye politik merupakan suatu usaha yang terorganisir untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok, disamping itu juga merupakan bagian dari promosi yang berkaitan dengan aktifitas partai politik dalam usaha menyebarkan informasi kepada seluruh anggota dan para simpatisan.
6. Manajemen Logistik
Manajemen logistik berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat finansial, material dan perlengkapan. Untuk menang dalam pemilu tiga faktor tersebut sangat dominan dalam memberikan pengaruh bagi kelancaran program-program pemenangan pemilu. Ruang lingkup Manajemen logistik yang harus di tata adalah; sarana dan prasarana organisasi yang memadai disemua tingkatan; misalnya; kantor sekretariat, pengadaan perlengkapan dan atribut partai, mengupayakan adanya sumber dana tetap yang mandiri, halal dan tidak mengikat.dan lain sebagainya.
Dengan enam agenda taktis tersebut, dapat kita yakini bahwa Partai Demokrat akan terus berkembang, maju dan menjadi besar. Persoalan selanjutnya adalah terletak pada kemauan “political will” dari seluruh fungsionaris Partai Demokrat di semua tingkatan untuk melaksanakan enam agenda diatas. Mau atau tidak?
Disamping agenda diatas, agenda bagi seluruh kader Partai Demokrat adalah ikut memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik dan sukses, menata jaringan organisasi partai sampai tingkat terbawah, membangun basis-basis politik didaerah lewat Pilkada, menyiapkan kader-kader yang berkualitas sebagai calon legislatif, melakukan rekruitmen dan pembinaan kader secara terus menerus, melakukan pemasaran politik yang cerdas, tajam dan terus menerus, membangun organisasi-organisasi sayap yang luas dan mengakar, menyiapkan anggaran yang memadai, baik bagi kebutuhan operasional partai dan seluruh jajarannya maupun untuk kebutuhan pemenangan pemilu. Dengan begitu masa Depan Partai Demokrat akan semakin dekat kearah Masa Depan yang lebih cerah.
Di usianya yang memasuki sewindu (delapan tahun), Partai Demokrat telah menjelma menjadi satu kekuatan partai politik yang diperhitungkan oleh partai-partai lain yang sudah ada. Dengan modal 7, 46% perolehan hasil pemilu 2004 membuktikan bahwa Partai Demokrat merupakan partai alternatif bagi rakyat Indonesia yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam dinamika perpolitikan nasional. Walaupun harus diakui bahwa perolehan angka 7,46% tersebut lebih banyak ditentukan oleh sosok figur Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Pendiri Partai Demokrat sekaligus sebagai symbol perubahan yang sangat populer. Dimana berdasarkan survey yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga survey di Indonesia, popularitas SBY diawal tahun 2004 berkisar antara 60% sampai 70%. Dengan angka popularitas SBY yang demikian besar, maka Partai Demokrat menjadi terbantu popularitasnya, hingga akhirnya memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebesar 7, 46% pada Pemilu 2004.
Untuk terus mampu mengemban cita-cita dan tujuan besar Partai Demokrat, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART, maka Partai Demokrat ke depan harus menata diri menjadi partai modern dan maju. Prestasi yang sudah diraih semestinya menjadi modal dasar bagi Partai Demokrat dalam mengembangkan diri menjadi Partai Alternatif bagi rakyat, dan sarana untuk mewujudkan hal tersebut pada tingkat strategis adalah Partai Demokrat harus mengembangkan visi perkaderan, dimana ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi seluruh pengurus partai dari tingkat DPP sampai pada tingkat Pengurus Anak Ranting. Mengapa hal ini penting untuk diajukan? Menurut penulis, ada tiga alasan strategis yang dapat dijadikan sebagai rasionalisasi dari pernyataan diatas, khususnya pilihan menjadi partai kader. Pertama, Partai Demokrat tidak terjebak pada rutinitas kegiatan-kegiatan partai menjelang persiapan Pemilu, Pilpres dan Pilkada saja tetapi lebih luas dari itu yaitu Partai Demokrat juga bertanggung jawab atas terbentuknya sumberdaya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah-tengah masyarakat.
Kedua, dimungkinkan tidak setiap orang/individu dapat keluar masuk partai, yang pada akhirnya akan mereduksi nilai idealisme partai itu sendiri. Banyak kita lihat bahwa partai-partai yang saat ini bermunculan, didominasi oleh orang/individu yang secara ideologi dan idealisme bertolak belakang dengan ideologi partai. Maka tidak heran kita jumpai didalam sebuah partai sering terjadi konflik; perpecahan, perkelahian bahkan perseteruan diantara para pengurus yang mengakibatkan partai menjadi tidak berkembang.
Ketiga, estafeta kepemimpinan akan terus terjaga secara natural. Artinya disetiap tingkatan kepengurusan partai, tidak bisa tidak kepemimpinan harus diserahkan kepada orang/individu yang betul-betul kader Partai Demokrat, yang telah dilahirkan melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengembangan di arena perkaderan Partai Demokrat. Dengan demikin ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan Partai Demokrat. Dan juga partai akan terhindar dari para kutu loncat/oportunis partai. Sekaligus bahwa dengan perkaderan haruslah merupakan lingkungan bersemainya calon-calon pemimpin masa depan yang mampu menumbuhkan daya kritisisme kader serta semangat idealisme sehingga kader Partai Demokrat senantiasa memiliki kepedulian pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Ketiga alasan tersebut menurut penulis akan sangat mudah di mengerti oleh pengurus disemua tingkatan jika memiliki komitmen yang tinggi terhadap Visi dan Misi Partai Demokrat. Ingat, Partai Demokrat dilahirkan bukan untuk kepentingan jangka pendek yaitu merebut kekuasaan didalam Parlemen atau Eksekutif. Tetapi lebih mulia dari itu, yaitu bagaimana Partai Demokrat mampu mengaktualisasikan Tujuan Partai Demokrat, yaitu; Pertama, menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai jiwa Proklamasi, Kedua Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketiga melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, pluralisme dan humanisme, dan Keempat meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintah yang bersih,efektif,efisien serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman dan penuh kedamaian lahir dan bathin.
Dan langkah taktis yang dapat ditempuh serta di kembangkan oleh Partai Demokrat menuju Partai yang Modern dan Maju di masa depan, yaitu melakukan Refungsionalisasi Manajemen Partai secara sistematis, terukur dan rasional. Refungsionalisasi meliputi; pertama, Manajemen Organisasi, kedua Manajemen Keanggotaan, ketiga, Manajemen Kaderisasi, keempat, Manajemen Pencitraan, kelima, Manajemen Kampanye, dan keenam Manajemen Logistik.
1. Manajemen Organisasi
Persoalan mendasar yang harus dibenahi secara internal adalah Manajemen Organisasi Partai, artinya sehebat apapun strategi yang telah dirumuskan tanpa dibarengi dengan penguatan pada sisi manajemen organisasi partai, maka yang terjadi adalah kegagalan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar Partai Demokrat tidak mengalami kegagalan, perlu kiranya merevitalisasi manajemen organisasi yang ada saat ini. Merevitalisasi dalam konteks fungsi-fungsi yang ada didalam Manajemen Organisasi itu sendiri.
Langkah kongkrit dari Revitalisasi Manajemen Organisasi adalah terkait dengan fungsi-fungsi dasar manajemen, yaitu; Pertama, Perencanaan, bagaimana Partai demokrat mampu menrumuskan semua aktifitas manajerial dan organisasional yang berkaitan dengan persiapan menghadapi masa depan. Tugas spesifiknya meliputi meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan dan menetapkan sasaran. Kedua, Pengorganisasian, yaitu bagaimana Partai Demokrat mampu menghasilkan struktur tugas dan hubungan wewenang. Dimana tugas spesifik yang harus dilakukan adalah, disain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, dan analisis pekerjaan secara efektif dan efisien.
Ketiga, pemotivasian, yaitu usaha yang diarahkan untuk membentuk tingkah laku anggota organisasi. Yaitu meliputi kepemimpinan, komunikasi, kerja kelompok, modifikasi tingkah laku, moral anggota organisasi termasuk moral pimpinan,perubahan organisasi dan pemenuhan kebutuhan. dan Kempat adalah Pengendalian, yaitu merujuk pada semua aktifitas manajemen yang diarahkan untuk memastikan hasil yang didapat konsisten dengan hasil yang direncanakan.
2. Manajemen Keanggotaan
Manajememen keanggotaan, yaitu bagaimana partai mampu menata ulang system rekruitmen anggota, pengembangan sumber-sumber rekruitmen anggota, pengembangan jaringan, kreteria calon anggota, dan kualitas calon anggota. Dengan menetapkan variabel tersebut, langkah selanjutnya adalah bagaimana Partai melakukan pembinaan dan pengembangan Anggota melalui wadah perkaderan yang terprogram secara sistematis. Harus diakui bahwa banyaknya jumlah anggota partai politik akan sangat menentukan eksistensinya dikemudian hari, dan menjadi asset yang sangat berharga. Namun jika tidak dilakukan pemeliharaan terhadap potensi anggota yang ada, jangan harap anggota yang ada dapat melanjutkan cita-cita perjuangan Partai Demokrat ke depan.
Sebagai sebuah gambaran sederhana, jika satu DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota mampu merekrut Anggota baru minimal 10% dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, dengan asumsi jumlah hak pilih penduduk setiap Kabupaten/Kota itu adalah 500.000 jumlah penduduk, maka akan terekrut sebanyak 50.000 anggota baru, dan itu akan menjadi anggota inti Partai Demokrat untuk tingkat satu DPC. Dari jumlah anggota tersebut, sudah dipastikan mereka akan menjadi asset bagi Partai Demokrat.
3. Manajemen Kaderisasi
Setelah manajemen keanggotaan tertata dengan baik, maka pada tingkat selanjutnya adalah bagaimana Partai mampu melakukan proses kaderisasi secara konsisten dengan didukung oleh seperangkat system, metode, dan teknologi yang dimiliki. Dalam mengelola kader, Persepsi yang harus dibangun oleh pengurus Partai Demokrat adalah bahwa kaderisasasi merupakan kebutuhan bersama tidak saja untuk kepentingan jangka pendek pemilu dan pilkada, tetapi untuk kepentingan jangka panjang yaitu membesarkan partai menjadi besar dan berkembang.
Langkah kongkrit dari Manajemen Perkaderan adalah dengan membentuk sebuah badan otonom yang terpisah dari struktur Partai Demokrat, dimana Badan tersebut memiliki peraturan-peraturan organisasinya sendiri. Artinya biarkan lembaga tersebut (baca: Badan Perkaderan Demokrat) secara mandiri mendisain dan merumuskan arah dan pola perkaderan yang ideal sesuai dengan Visi dan Misi Partai Demokrat. Disamping itu berikan hak dan wewenang yang luas kepada Badan tersebut untuk mengurus dan mengelola perkaderan partai Demokrat atau dalam istilah yang lain tempatkan Badan Perkaderan Demokrat hanya bertugas mengkader anggota-anggota Partai di semua tingkatannya, dan lembaga tersebut harus steril dari kepentingan-kepentingan elit politik partai itu sendiri.
Yang harus diingat adalah, Lembaga tersebut harus secara nasional terbentuk di setiap DPC dan DPD Partai Demokrat. Dan untuk tingkat DPP berfungsi sebagai Badan Koordinasi Lembaga tersebut. Tugas DPP, DPD dan DPC Partai Demokrat adalah memfasilitasi dan supporting seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh Lembaga tersebut.
4. Manajemen Pencitraan
Membangun citra partai yang positip dimata Masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab semua kader partai untuk mengaktualisasikannya secara berkesinambungan dan terus menerus. Mengapa? Karena semakin positif citra suatu partai, maka semakin menguntungkan, dan begitu sebaliknya.
Kalau kita melihat secara obyektif, bahwa untuk membangun sebuah citra partai yang positif dimata masyarakat, diperlukan berbagai alat (tools) yang efektif dan efisien, sehingga pencitraan yang akan dilakukan dapat tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, diperlukan manajemen yang cerdas dalam pengelolaan citra partai, atau dalam kontek ini adalah diperlukannya manajemen pencitraan.
Dalam Manajemen Pencitraan, terdapat enam tools kritis yang harus diperhatikan oleh segenap pengurus Partai Demokrat disemua tingkatan, yaitu Publication, Event, News, Community, Identity dan Lobby, atau disingkat PENCIL. Enam faktor tersebut harus secara integrated diimplementasikan oleh kader dan Pengurus Partai Demokrat. Baik yang ada di Legislatif maupun yang ada di Eksekutif, baik yang ada di struktur Partai maupun ada diluar struktur partai.
Publication, terkait dengan tugas partai dalam mempublikasikan, mengkomunikasikan, mempromosikan dan mensosialisasikan visi-misi partai, ideology, platform, program kerja, kinerja partai, dan seterusnya yang harus dilakukan secara terus menurus.
Event, terkait dengan tugas partai/kandidat dalam merancang, mendisain sebuah kegiatan yang dapat mempengaruhi individu pemilih atau kelompok, tentunya event yang dibuat harus menyentuh pada aspek dasar yang menjadi kebutuhan konsituen secara khusus. News, yaitu terkait dengan kemampuan Partai Demokrat dalam menyusun informasi dan berita-berita yang akan disampaikan kepada publik, dan sejauhmana kemampuan Partai Demokrat berhubungan dengan Media Masa, elektronik dan lainnya sebagai partner kerja yang efektif.
Community, yaitu sejauhmana partai mampu membidik sasaran masyarakat/pemilih secara tepat melalui kegiatan segmentasi, targeting dan positioning (STP) yang tepat. Harus di ingat bahwa secara normatif, tidak ada satupun partai politik yang memiliki kekuatan secara merata disemua lini, pasti ada kelemahan/keterbatasan yang dimilikinya.
Identity yaitu bagaimana kemampuan menciptakan sebuah kesan yang mendalam dari identitas yang dimiliki oleh Partai Demokrat, baik untuk lingkungan internal maupun eksternal. Penciptaan kesan postif dari identitas ini terkait langsung dengan produk-produk yang dihasilkan oleh partai Demokrat itu sendiri, yang meliputi SDM Partai, Prestasi dan Kinerja Partai serta Platform Partai Demokrat.
Lobby, merupakan bentuk komunikasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pengurus partai disemua tingkatan untuk meyakinkan dan mempengaruhi persepsi publik terhadap citra Partai Demokrat. Tidak cukup dengan publik, Lobby juga harus dikembangan dengan Birokrasi dan Stakeholder lainnya, sehingga akan terbangun image building yang positif disemua kalangan atau tingkatan Masyarakat.
5. Manajemen Kampanye
Sebagai sebuah partai yang relatif masih baru, bagi Partai Demokrat kampanye harus selalu dilakukan oleh setiap kader partai, baik yang ada didalam struktur partai maupun yang ada diluar struktur. Sebagai agent kampanye, partai dapat memberdayakan kader-kader dan atau anggota yang ada secara terorgainisir melalui pelatihan pemasaran politik yang uptodate. Kampanye politik merupakan suatu usaha yang terorganisir untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok, disamping itu juga merupakan bagian dari promosi yang berkaitan dengan aktifitas partai politik dalam usaha menyebarkan informasi kepada seluruh anggota dan para simpatisan.
6. Manajemen Logistik
Manajemen logistik berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat finansial, material dan perlengkapan. Untuk menang dalam pemilu tiga faktor tersebut sangat dominan dalam memberikan pengaruh bagi kelancaran program-program pemenangan pemilu. Ruang lingkup Manajemen logistik yang harus di tata adalah; sarana dan prasarana organisasi yang memadai disemua tingkatan; misalnya; kantor sekretariat, pengadaan perlengkapan dan atribut partai, mengupayakan adanya sumber dana tetap yang mandiri, halal dan tidak mengikat.dan lain sebagainya.
Dengan enam agenda taktis tersebut, dapat kita yakini bahwa Partai Demokrat akan terus berkembang, maju dan menjadi besar. Persoalan selanjutnya adalah terletak pada kemauan “political will” dari seluruh fungsionaris Partai Demokrat di semua tingkatan untuk melaksanakan enam agenda diatas. Mau atau tidak?
Disamping agenda diatas, agenda bagi seluruh kader Partai Demokrat adalah ikut memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik dan sukses, menata jaringan organisasi partai sampai tingkat terbawah, membangun basis-basis politik didaerah lewat Pilkada, menyiapkan kader-kader yang berkualitas sebagai calon legislatif, melakukan rekruitmen dan pembinaan kader secara terus menerus, melakukan pemasaran politik yang cerdas, tajam dan terus menerus, membangun organisasi-organisasi sayap yang luas dan mengakar, menyiapkan anggaran yang memadai, baik bagi kebutuhan operasional partai dan seluruh jajarannya maupun untuk kebutuhan pemenangan pemilu. Dengan begitu masa Depan Partai Demokrat akan semakin dekat kearah Masa Depan yang lebih cerah.
Langganan:
Postingan (Atom)
Koalisi Putaran II : JK - WIN & Mega-Pro
JK-Win dan Mega-Bowo Gabung di Putaran II
(Dari kiri - kanan) Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, dan Ketua Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiakto memberikan keterangan bersama di Kantor DPP Partai Hanura, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/5). Sebanyak 11 partai melakukan penandatangan kesepakatan koalisi dalam parlemen untuk periode 2009-2014.
Sabtu, 16 Mei 2009 | 10:25 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com —
Calon wakil presiden dari Partai Hanura Wiranto menegaskan, pada putaran kedua pilpres nanti koalisi besar akan bergabung sehingga siapa pun yang kalah, baik pasangan Jusuf Kalla-Wiranto atau pasangan Megawati- Prabowo, akan saling mendukung dan melengkapi.
Hal itu diungkapkan Wiranto sebelum dimulainya acara Silaturahmi Tim Kampanye Nasional Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto di sebuah hotel di Jakarta, Sabtu (16/5) pagi ini.
"Memang dalam koalisi besar disepakati pada putaran pertama akan ada dua pasangan dari koalisi besar. Nanti pada putaran kedua, jika salah atu pasangan itu kalah, pasangan yang kalah itu akan menggabungkan diri dengan pasangan capres-cawapres yang menang dari koalisi besar," ujar Wiranto.
Menurut Wiranto, meskipun saat ini ada tiga pasangan yang maju ke pertarungan pilpres, yaitu pasangan Jusuf Kalla Wiranto (JK-Win), Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY Berbudi), dan Megawati- Prabowo (Mega-Bowo), pasangan JK-Win dan Mega-Bowo akan saling mendukung dan berkomunikasi.
Tentang Saya
- My Blogs
- Kalodran - Serang, BANTEN
- Blog ini hanya berisi rekaman artikel dari berbagai sumber...dan yang paling penting Blog ini bersifat terbuka untuk semua golongan, teramasuk golongan JIN...
bekerja untuk beribadah