Menyoal Kemiskinan Indonesia

Oleh : Achmad Rozi El Eroy
( Direktur Eksekutif THE SULTAN CENTER )

Di Indonesia, masalah kemiskinan bukanlah masalah yang baru. Sejak bangsa Indonesia merdeka, menjadi cita-cita bangsa adalah mensejahterakan seluruh rakyat Karena kenyataan yang dihadapi adalah kemiskinan yang masih diderita oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hampir setiap pemimpin di Indonesia, selalu menghadapi kenyataan ini, meskipun bentuk kemiskinan yang terjadi tidak sama di setiap era suatu pemerintahan. Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja yang disebut sebagai negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara Dunia Ketiga. Secara umum, jenis-jenis kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif bersifat dinamis dan tergantung di mana seseorang tinggal.
Untuk lebih mengetahui secara pasti tingkat kemiskinan suatu masyarakat maka diciptakan indikator kemiskinan atau garis kemiskinan. Di Indonesia, garis kemiskinan BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. Selain itu, terdapat garis kemiskinan lainnya, yaitu garis kemiskinan Sajogyo dan garis kemiskinan Esmara. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Kelemahan dari metode ini adalah hanya menggunakan acuan satu harga komoditi dan porsinya dalam anggaran keluarga, bahkan dalam keluarga miskin, menurun secara cepat. Berdasarkan kelemahan tersebut Esmara mencoba untuk menetapkan suatu garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan yang dipandang dari sudut pengeluaran aktual pada sekelompok barang dan jasa esensial, seperti yang diungkapkan secara berturut-turut dalam Susenas.

Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp et al., Kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse sangat relevan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di negara-negara terbelakang. Menurutnya negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor). Sementara Menurut Thorbecke, kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan karena, pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan; kedua, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri. Hasil studi atas 100 desa yang dilakukan oleh SMERU Research Institute memperlihatkan bahwa pertumbuhan belum tentu dapat menanggulangi kemiskinan, namun perlu pertumbuhan yang keberlanjutan dan distribusi yang lebih merata serta kemudahan akses bagi rakyat miskin.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di Jepang, solusi yang diterapkan adalah dengan menerapkan pajak langsung yang progresif atas tanah dan terbatas pada rumah tangga petani pada lapisan pendapatan yang tinggi, sedangkan Cina melakukannya melalui pembentukan kerangka kelembagaan perdesaan dengan kerja sama kelompok dan brigades di tingkat daerah yang paling rendah (communes). Di sisi lain, solusi pemberantasan kemiskinan di Taiwan melalui mobilisasi sumber daya dari sektor pertanian dengan mengandalkan mekanisme pasar. Selain strategi di atas, ada juga Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi atau Rural-Led Development yang menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang memimpin.
Di Indonesia, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui pemberdayaan partisipatif masyarakat melalui P2KP. Sasaran dari program ini adalah kaum miskin perkotaan yang sangat rentan terhadap krisis dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Saat ini sedang dikembangkan program PNPM yang disasarkan kepada masyarakat pedesaan. Selain strategi diatas, Strategi pembangunan berdimensi manusia menawarkan konsep yang lebih luas dan menyeluruh yang meliputi semua pilihan-pilihan kebutuhan manusia pada semua tingkatan masyarakat dan semua tahapan pembangunan.
Konsep ini meletakkan pembangunan di sekitar manusia, bukan manusia di sekitar pembangunan. Elemen penting dari pembangunan manusia adalah tersedianya pilihan-pilihan bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat dan panjang umur, memperoleh pendidikan, dan memperoleh akses bagi sumber daya yang diperlukan untuk standar hidup yang layak, dan memperoleh kebebasan politik sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.
Besarnya investasi suatu negara dalam pembangunan manusia yang terlihat dalam proporsi pengeluaran publik untuk sektor pendidikan dan kesehatan dalam anggaran belanja negaranya dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah negara memperhatikan pembangunan manusianya.
Pada tahun 2000 penduduk Indonesia berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hasil pembangunan di bidang kependudukan di Indonesia terlihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dari semakin rendahnya proporsi penduduk tidak produktif dan semakin rendahnya angka beban tanggungan. Proporsi penduduk usia kerja dalam angkatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 1999-2001. TPAK di Indonesia menunjukkan jumlah yang lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan di perkotaan karena tingkat partisipasi sekolah untuk SLTP dan SLTA lebih tinggi di daerah perkotaan.
Berangkat dari dua strategi diatas, mari kita secara barsama mendorong dan mendukung aksi nyata bagaiamana kemiskinan bisa diatasi, pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Tidak saling mengkalim keberhasilan pembangunan atau pengentasan kemiskinan yang tidak pernah kunjung selesai perdebatannya. Wallahu’alaum Bishowaff

Boediono: BLT Tak DIbangun dari Utang

Jumat, 12 June 2009 07:19 WIB

Malang, (tvOne)

Calon Wakil Presiden (Cawapres) pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Boediono menegaskan, dana bantuan langsung tunai (BLT) tidak dibangun dari dana utang, tetapi dirumuskan dengan anggaran dari penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Uang tunai yang diberikan pada rakyat kurang mampu berupa BLT ini sama sekali bukan dari hasil utang luar negeri. Adanya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu bisa menghemat subsidi dan dari penghematan itu yang digunakan," tegas Boediono di Malang, Kamis malam.

Menurut dia, perumusan kenaikan BBM akan mengurangi beban subsidi sehingga dananya bisa dialihkan untuk membantu warga miskin, baik berupa uang tunai yang berbentuk BLT atau dalam bentuk layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan.

Menyinggung program BLT jika dirinya terpilih nanti, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menyatakan, tergantung kebutuhan, situasi dan kondisi.

"Saat ini bantuan untuk rakyat kurang mampu ini dalam bentuk uang tunai. Ke depan bisa saja dalam bentuk lain, mungkin dalam bentuk pendidikan murah dan berkualitas serta kesehatan gratis, pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi," tegasnya.

Ketika ditanya soal program 100 hari jika terpilih, Boediono mengaku, belum dibicarakan secara matang, namun dirinya memiliki 13 program yang bakal direalisasikan di antaranya terkait lingkungan, kesehatan dan pendidikan serta perekonomian.

Ia mengemukakan, untuk menumbuhkan dan menguatkan perekonomian secara maksimal, ada tiga tema yang harus dilakukan dan diperbaiki dengan optimal yakni infrastruktur jalan dan transportasi, baik laut, udara dan darat.

Selain itu, katanya, juga pembenahan layanan umum yang bisa diwujudkan dalam infrastruktur lunak (layanan institusi) serta intervensi langsung dari pemerintah terutama pada masyarakat yang tertinggal melalui bantuan seperti raskin, BLT, jamkesmas, Bos dan PNPM.

"Untuk membenahi dan menguatkan perekonomian bangsa ini termasuk pembangunan di semua bidang, fisik dan non fisik selama lima tahun ke depan paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp1.400 triliun," katanya.(ANT)

BLT tetap di pertahankan

Boediono berjanji akan memperhatikan rakyat miskin jika ia terpilih menjadi Wapres 2009-2014. Calon pendamping SBY ini pun akan tetap mempertahankan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah dijalankan pemerintahan sebelumnya.


"Kita perlu adanya intervensi yang efektif untuk masyarakat, terutama yang memiliki ekonomi lemah, seperti adanya raskin dan BLT. Tetapi tidak mungkin hanya memberi uang saja, untuk KUR dan PNPM akan kita lihat lagi," kata Boediono tentang poin ketiga program yang akan diusung SBY-Boediono.

Hal itu disampaikan Boediono dalam acara Talk Show di JakTV bertajuk 'Sosok Boediono dan Ekonomi Pancasila', di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot subroto, Jaksel, Selasa (2/6/2009).

Untuk poin pertama, Boediono mengatakan, kebinet mendatang akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. "Yaitu dalam hal ini peningkatan kapasitas untuk perbaikan ekonomi," ujarnya.

Selanjutnya pada poin kedua, SBY-Boediono akan melakukan perbaikan pelayanan atau good governance. Perbaikan pelayanan ini, kata dia, mencakup perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

"Di mana semuanya harus disediakan bukan hanya oleh pemerintah, termasuk juga di dalamnya infrastruktur kecil yang ada di kecamatan dan di pedesaan. Tetapi karena APBN kita terbatas, jadi jangan digunakan untuk membangun infrastruktur yang tidak baik bagi rakyat," jelasnya