Koalisi Menuju Kekuasaan Semata

Oleh : Erwin R Siregar

Jakarta - Seperti pemilihan umum (pemilu) sebelumnya kali ini rakyat Indonesia kembali menjadi korban manuver para politisi. Edan memang.

Di satu sisi rakyat yang membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dan kemerosotan moral yang bernama korupsi di sisi lain para calon pemimpin berkoalisi sana-sini untuk satu tujuan yang bernama kekuasaan. Seolah yang terpenting nanti adalah kekuasaan dulu. Soal rakyat mau dibawa ke mana urusan belakangan.

Pada kampanye pemilihan anggota legislatif (pileg) lalu --karena mungkin malu mengakui hasil kerja pemerintah berkuasa dan karena tidak ada lawan politik Partai Demokrat (PD) maka tidak ada parpol yang menyinggung stabilisasi atau peningkatan. Serempak menjanjikan perubahan.

Seolah rakyat Indonesia digiring kepada pemahaman setiap pergantian dewan legislatif (dan eksekutif) berarti perubahan arah bangun ulang dari nol lagi. Bukan kepada peningkatan yang sudah baik. Untungnya mayoritas rakyat Indonesia masih rasional.

Terbukti partai-partai yang menjual isu perubahan kurang laku. Mereka hanya mendapat beberapa persen saja dalam pileg. Mestinya hal itu menjadi alert bahwa rakyat Indonesia tidak mudah diakali lagi.

Manuver-manuver politik, termasuk koalisi-koalisi antar partai dan elit politik silahkan saja. Tetapi, jangan membodohi rakyat. Terutama kepada parta-partai dan elit politik yang tanpa pendirian. Ke mana angin berhembus ke sana dia pindah kubu atau koalisi.

Itu hanya memberi kesan makin kuat betapa yang terpenting adalah kekuasaan dan pembagiannya. Bukan bagaimana bersama-sama teman koalisi bersiap-siap memasang badan mengangkat beban (tanggung-jawab) penderitaan rakyat.

Menakar Ketajaman Ekonomi Lewat Pemilu

Jumat, 24/04/2009 10:21 WIB
oleh : Helmy Harahap



Jakarta - Sejak digulirkan gerakan reformasi pemerintah telah melakukan pemilihan umum (pemilu) sebanyak tiga kali. Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009.

Eforia pemilu tahun ini ternyata disambut baik oleh pelaku pasar. Selama satu pekan setelah dilaksanakannya pemilu telah terjadi penguatan signifikan atas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Penguatan IHSG di lantai bursa yang menyentuh ke angka 1,637,305 disinyalir oleh masuknya pemodal asing ke pasar modal kita untuk membeli saham-saham unggulan. Kondisi penguatan ekonomi non riil tersebut patut dipertahankan dengan tetap menjaga iklim keamanan saat berlangsungnya pemilu dan pasca pemilu secara kondusif.

Pelaku pasar sendiri tampaknya terus berjaga-jaga agar stabilitas ekonomi makro di negara kita terus memberikan arah yang positif. Hal yang sama juga dirasakan oleh dunia industri.

Gejolak yang mungkin terjadi ketika sebelum pemilu dilaksanakan akan muncul. Terlebih lagi jika kita melihat banyaknya pekerja diberbagai industri ikut terlibat di berbagai wadah kegiatan. Kecemasan-kecemasan yang menghinggap banyak kalangan kenyataannya tidak terjadi karena antusiasme masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan mengalami peningkatan.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam memformulasikan perhitungan-perhitungan ekonomi tentunya mengarahkan kepada kepentingan yang bersandar kepada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Gejolak turunnya perekonomian dunia yang timbul di berbagai negara membuat pemerintah lebih memfokuskan pembenahan dari sisi fostur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang lebih dinamis guna mengantisipasi semakin turunnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Akan halnya yang menjadi antisipasi adalah kesinambungan jalannya fundamental ekonomi nasional apabila krisis keuangan terus berlanjut. Kita mengetahui bahwa dengan muculnya berbagai tekanan ekonomi dunia serta menurunnya beberapa harga komoditas, melemahnya daya permintaan di beberapa negara berdampak terasa kuat sehingga di dalam negeri sendiri keadaan tersebut membuat APBN mengalami perubahan dalam hal defisit anggaran.

Semangat yang menjadi tumpuan pemerintah dalam mempertahankan angka pertumbuhan nasional masih bertumpu kepada sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif di samping sumber daya alam yang mesti dikelola dengan baik guna mempertahankan keberadaan pangsa pasar untuk komoditas kita yang bisa diekspor.

Melihat keberhasilan dalam mengawal dan menjaga keamanan sepanjang pelaksanaan pemilu menghasilkan dampak positif yang kuat pengaruhnya bagi kemajuan ekonomi kita. Melihat kondisi negara-negara tetangga yang mengalami banyak penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas politik yang tidak kondusif menghasilkan suatu siklus ekonomi yang baik untuk kita dengan tertariknya asing menanamkan kembali dana mereka ke dalam negeri dengan bertransaksi di pasar modal.

Meskipun perekonomian kita ikut terimbas krisis keuangan namun secara umum pertumbuhan ekonomi relatif masih dalam kisaran yang bagus yakni sebesar 4,3% sepanjang kwartal I. Ini terasa sangat membantu memulihkan kepercayaan asing yang ingin kembali ke Indonesia.

Pesta demokrasi dengan ongkos yang sangat besar sejatinya bisa memberi manfaat positif untuk semua kalangan. Perekonomian nasional harus dapat merasakan manfaat kuat dari berlangsung pesta demokrasi 9 April lalu. Sebagai pelaku pasar yang merasakan langsung keberhasilan pemilu legislatif mengelu-elukan berlangsungnya pemilihan presiden sama suksesnya dengan pemilu legislatif.

Selama sepekan telah terjadi penguatan yang tajam atas pergerakan IHSG dan mata uang Rupiah. Penguatan ini menunjukkan kepada investor asing bahwa stabilitasi negara kita sangat aman dan tentu saja menjanjikan untuk pengembangan investasi mereka.

Hutang Luar Negeri

Kamis, 14/05/2009 08:56 WIB
oleh: Hasanah SP

Jakarta - Sejak bergabung dengan ADB (Bank Pembangunan Asia) tahun 1966 Indonesia telah menerima 297 pinjaman senilai 23,5 miliar dolar AS dan 498 proyek bantuan teknis sebesar 276,6 juta dolar AS. Dengan kata lain pinjaman ini merupakan utang bagi Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pembukaan Sidang Tahunan ke-42 Bank Pembangunan Asia (ADB) di Nusa Dua Bali, Senin (4/5/2009), menyerukan pemulihan ekonomi dunia dengan melakukan langkah inovatif (baru) dan tegas. Mendorong lembaga keuangan Internasional menerbitkan produk pembiayaan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap negara. Timbul pertanyaan apakah langkah ini akan memberikan solusi bagi Indonesia?

Tidak ada negara yang menjadi sejahtera karena utang. Utang yang dianggap "pahala" oleh banyak pemerintah negara berkembang karena "dipercaya oleh kreditor berarti kita kredibel" sebenarnya merupakan jalan menuai bencana. Namun, inilah fakta Indonesia.

Penguasanya tidak pernah belajar dari pengalaman. Berutang sudah menjadi bagian dari budaya. Cicilan utang yang harus dibayar Indonesia tahun 2009 adalah sebesar 22 miliar dolar. Sama dengan Rp 250 triliun. Andai Indonesia mau melunasi seluruh utangnya maka penduduk negeri ini masing-masing harus membayar Rp 106 juta per kepala. Sungguh tidak adil.

Bisnis lembaga keuangan internasional pada dasarnya adalah memasarkan uang untuk mengeruk lebih banyak uang. Jika kita melihat fakta utang hanyalah akan semakin menambah kehancuran. Di Asia Selatan misalnya ADB mendanai proyek-proyek besar agroindustri dan menggunakan benih transgenik yang mengancam kedaulatan benih komunitas.

Proyek industri ekstraktif gas tangguh yang didanai ADB sekitar 350 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,6 triliun menyebabkan 110 kepala keluarga atau 551 penduduk terusir dari tempat asalnya di Tanah Merah, Papua, dan harus menyingkir sekitar 3,5 kilometer. Di sektor kelautan dan kehutanan yang didanai ADB mulai tahun 1970-an sedikitnya 5 juta hektar laut pada 29 kawasan konservasi laut dari jangkauan nelayan tradisional. Industri tambak udang telah menyebabkan 4,2 juta hektar hutan bakau menyusut menjadi 1,9 hektar pada tahun 2008.

ADB juga membiayai proyek-proyek perkebunan sawit yang menghancurkan hutan dan keragaman hayati. Cara yang digunakan lembaga-lembaga pemberi utang sudah semakin canggih. Mereka memakai istilah sustainable development, human rights, dan lain-lain.

Pembangunan versi mereka adalah menghancurkan alam, ekosistem, dan masyarakat kita. Kepedulian mereka palsu. Utang tetap saja membuat suatu bangsa kehilangan harga diri dan posisi tawarnya terhadap negara-negara pemegang saham tertinggi dalam lembaga-lembaga
keuangan multilateral.

Utang dibuat negara berkembang untuk 'mengatasi ketertinggalannya dari negara maju', suatu pandangan tentang 'pembangunan' yang didefinisikan sepihak oleh negara maju. "Pembangunan di negara berkembang itu seperti orang naik tangga. Begitu mau naik, anak tangganya dipotong".

Beberapa bahaya yang tampak dari kebijakan Pemerintah Indonesia dengan terus menumpuk utang luar negeri bisa dilihat dari dua aspek: ekonomi dan politik. Dari aspek ekonomi, akan menyebabkan cicilan bunga utang yang makin mencekik dan hilangnya kemandirian ekonomi.

Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi --program penyesuaian struktural, yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal. Indonesia dipaksa agar melakukan reformasi antara lain menghilangkan campur tangan Pemerintah, penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi, dan memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar.

Di bawah kontrol IMF Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi badan usaha milik negara (BUMN).

Dari aspek politik bahaya besar utang luar negeri dapat membahayakan eksistensi negara karena utang adalah metode baru negara-negara Kapitalis untuk menjajah suatu negara. Sebelum utang diberikan negara-negara pemberi utang biasanya mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan atau kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi.

Misalnya, sejumlah pakar dan tim pengawas dari IMF telah ditempatkan pada hampir semua lembaga pemerintah yang terkait dengan isi perjanjian Letter of Intent (LoI). Utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara Kapitalis Barat terhadap negara-negara lain yang kebanyakan merupakan negeri-negeri Muslim.

Dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS) adalah untuk mengamankan kepentingan AS sendiri. Bank Pembangunan Asia (ADB dalam News Release yang berjudul, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4 Desember 2001, juga memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia.

Negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu. Banyak negara yang kondisinya terus bertambah buruk akibat bantuan AS yang mereka terima.

Di Indonesia sejak pemerintahan Soekarno hingga SBY, pengelolaan negeri ini melalui hutang luar negeri tidak pernah bisa memakmurkan rakyat. Dengan mengikuti standar Bank Dunia, yakni pendapatan per hari sekitar 2 dolar AS (Rp 20 ribu/ hari) maka ada ratusan juta penduduk miskin di Indonesia saat ini. Ironisnya, mereka juga saat ini menanggung utang Rp 106 juta per kepala.

Namun, tawaran utang tetaplah menggiurkan. Seperti permen loli, manis, tetapi membuat haus menetap yang berpotensi memunculkan berbagai penyakit berbahaya. Ketika pemerintah sadar bahwa utang menjerumuskan, kita sudah kehilangan semuanya.

Banyak cara agar negeri ini bisa makmur dan sejahtera tanpa harus terjerat utang. Cara yang bisa ditempuh.

Pertama: penguasa negeri ini harus memiliki kemauan dan keberanian untuk berhenti berutang. Utang jangan lagi dimasukkan sebagai sumber pendapatan dalam APBN. Penguasa negeri ini juga harus berani menjadwal kembali pembayaran utang. Anggaran yang ada seharusnya difokuskan pada pemenuhan berbagai kebutuhan rakyat di dalam negeri.

Kedua: penguasa negeri ini harus berani mengambil alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini terlanjur diserahkan kepada pihak asing atas nama program privatisasi.

Hanya dengan dua cara ini saja kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang didambakan akan terwujud. Dengan syarat penguasa dengan dukungan semua komponen umat harus berani menerapkan syariah Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan.

Antasari: Tidak Ada Manfaatnya Membunuh Nasrudin

Senin, 4 Mei 2009 | 19:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Ketua KPK nonaktif Antasari Azhari, tersangka pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen tidak ada manfaatnya membunuh korban. Hal ini disampaikan kembali oleh salah seorang kuasa hukum Antasari, Farhat Abbas, kepada para wartawan di depan Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Senin (4/5), ketika ditanya motif tersangka.

Lebih lanjut, Farhat mengatakan, pucuk pimpinan lembaga antikorupsi tersebut meminta masyarakat tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan arif menyikapi kasus ini. "Namun, Pak Antasari merasa bahwa hal ini (tuduhan mendalangi pembunuhan) sudah merupakan risiko menjadi Ketua KPK. Mungkin ini sudah jalan hidup yang harus ditempuhnya," ujar Farhat.

Ditambahkan Farhat, Antasari, pihak keluarga, dan tim kuasa hukum terus berupaya menuntut keadilan. Pasalnya, mereka tetap berkeras Antasari tidak mendalangi pembunuhan berencana.

Antasari Terancam Hukuman Mati

Senin, 4 Mei 2009 | 19:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Antasari Azhar dikenakan Pasal 340 KUHP karena diduga ia sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PT PRB) Nasrudin Zulkarnaen.

"Ia terancam hukuman mati," kata Dir Reskrimum Komisaris Besar M Iriawan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (4/5). Menurut Iriawan, alasan penahanan dianggap cukup berdasar bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi.

Meski demikian, lanjut Iriawan, pihaknya masih menyelidiki keterlibatan Antasari dalam kasus tersebut. Ia mengakui Antasari cukup kooperatif saat dimintai keterangan.

Sementara itu, menurut kuasa hukum tersangka Antasari Azhar, Machdir Ismail, untuk keselamatan jiwa kliennya maka penahanannya dipisahkan dari tahanan biasa. Selain dipisahkan dari tahanan KPK, Antasari juga ditempatkan sendirian di sel Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Meski demikian, menurut Machdir, tak ada perlakuan istimewa untuk Antasari.

JK: Jawaban Presiden SBY Selalu Tidak Jelas

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla.


Sabtu, 2 Mei 2009 | 22:01 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla mengatakan partai yang dipimpinnya bukan partai yang mengemis jabatan karena memiliki harga diri dan kebanggaan.

"Saya tawarkan tiga kali dengan Presiden Yudhoyono bahwa Partai Golkar masih mau bersama, tetapi jawabannya. Yaaa nanti kita bersama. Selalu tak jelas. Kalau ya bilang ya, kalau tidak ya tidak. Artinya yaaa sudah kita pisah, Partai Golkar bukan pengemis jabatan," katanya saat bersilaturahmi dengan DPD II se-Sulsel di Makasar, Sabtu malam.

Menurut Kalla, ketika menawarkan hal tersebut, Presiden Yudhoyono justru mengeluarkan syarat-syarat. Kalla menilai hal itu sebagai isyarat untuk menolak dirinya. "Malah masih diberikan syarat-syarat. Itu kita sudah wapres tetapi masih diberi syarat-syarat. Itu hanya cara untuk tidak mau, artinya tidak ada keihlasan. Golkar merasa harga dirinya dilecehkan," katanya.

Oleh karena itu, Partai Golkar merasa harga dirinya diremehkan, sehingga Golkar akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Partai Demokrat. Dalam kesempatan itu Kalla juga mengaku saat ini banyak mengalami rintangan baik dari internal Partai Golkar maupun eksternal.

"Ada yang mengatasnamakan 320 DPD II menolak. Saya cek tak ada, itu orang bayaran. Saya perintahkan polisi tangkap saja semua yang mengatasnamakan parpol," katanya dengan nada keras.

Menurut Kalla, kalau mau menjadi benar, maka Partai Golkar harus menang atau oposisi. "Sekarang ini banyak orang Golkar yang belum bertanding sudah merasa kalah," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin menyatakan partainya pada Pemilu 2004 telah meraih 33 kursi DPRD, tapi sekarang hanya 18 kursi DPRD. "Meskipun turun, perolehan kursinya Partai Golkar tetap masih yang tertinggi.